Kab. Bandung, - Kasdim 0624/Kabupaten Bandung, Mayor Inf Yevi Yuhana, menghadiri kegiatan hari kedua Simulasi Penanggulangan Bencana Tsunami Megathrust Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan metode Table Top Exercise (TTX) dan Command Post Exercise (CPX) ini berlangsung di UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan LLASDP, Jalan Raya Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Selasa (26/05/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kapasitas, serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam merespons potensi bencana gempa bumi dan tsunami yang mengancam wilayah Jawa Barat. Bertindak selaku penanggung jawab kegiatan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, Ph.D., dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang mewakili berbagai instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Bidang Pencegahan serta Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Ahli Madya Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB, Kepala UPTD PPP LLASDP Jawa Barat, perwakilan TNI AU, TNI AL, Polda Jawa Barat, Kantor Stasiun Geofisika BMKG, PVMBG, Kantor SAR Bandung, serta para kepala dinas, badan, dan lembaga lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparan hasil evaluasi yang disampaikan Ahli Madya Pusdiklat PB BNPB, Ario Akbar Lomban, dijelaskan bahwa penanggulangan bencana tsunami megathrust di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam hal pemodelan risiko dan kecepatan sistem peringatan dini. BMKG kini mampu merilis informasi peringatan dini dalam waktu kurang dari 5 menit pasca terjadinya gempa.
Namun, masih terdapat sejumlah kendala utama yang harus diperbaiki, di antaranya lemahnya penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat, lambatnya pembangunan infrastruktur evakuasi vertikal, serta rendahnya kesadaran dan budaya siaga bencana.
Secara rinci, evaluasi mencakup empat aspek utama:
1. Peringatan Dini dan Pemodelan:
– Poin Positif: Kecepatan rilis informasi dan pemetaan wilayah rawan terus diperbarui secara berkala.
– Poin Perbaikan: Hambatan terbesar ada pada proses penyebaran informasi ke daerah. Kerusakan jaringan komunikasi dan listrik saat bencana sering menyebabkan alat peringatan seperti sirene tidak berfungsi.
2. Infrastruktur dan Tata Ruang:
– Poin Positif: Peta kawasan rawan bencana sudah mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang dan pemasangan rambu evakuasi.
– Poin Perbaikan: Ketersediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau bangunan vertikal tahan tsunami masih sangat minim di pesisir Jawa dan Sumatera. Selain itu, banyak fasilitas umum yang belum memenuhi standar ketahanan gempa.
3. Kesiapsiagaan Masyarakat:
– Poin Positif: Edukasi, pelatihan, dan simulasi evakuasi rutin dilakukan bersama relawan.
– Poin Perbaikan: Karena siklus ancaman megathrust yang cukup panjang, muncul rasa jenuh dan lengah di masyarakat, sehingga pemeliharaan perlengkapan darurat sering terabaikan.
4. Kapasitas Pemerintah Daerah:
– Poin Positif: Semakin banyak daerah yang menjadikan mitigasi prioritas dan mengalokasikan anggaran khusus seperti Dana BTT (Biaya Tidak Terduga).
– Poin Perbaikan: Komitmen dan kemampuan antar daerah masih timpang, serta banyak yang belum memiliki rencana kontinjensi yang teruji lapangan.
Menutup rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Ia juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
“Simulasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan masyarakat dan relawan yang tangguh. Saya berharap ilmu dan pembelajaran yang didapat dapat diterapkan di masing-masing instansi. Penting untuk menjadikan momen ini sebagai evaluasi, mengingat ancaman tsunami megathrust bersifat siklus dan tidak bisa diprediksi waktu pastinya,” tegas Teten saat secara resmi menutup kegiatan.
Kehadiran Kasdim 0624 beserta unsur TNI lainnya menunjukkan komitmen kuat TNI dalam mendukung penuh setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat demi keselamatan masyarakat. (Pen)